Erick Thohir – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa sebanyak 50.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berhasil masuk ke dalam ekosistem tender Kementerian BUMN dengan nilai di bawah Rp 15 miliar. Kebijakan ini telah berjalan sejak tahun 2020 hingga 2024, dengan hasil yang semakin menunjukkan dampak positif bagi pengembangan UMKM.
“Ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Dan sudah ada 50.000 UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini,” ujar Erick dalam acara Penandatangan Nota Kesepahaman BPOM dan Kementerian BUMN bertema Koordinasi dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Produk UMKM di Bidang Obat dan Makanan, seperti tertuang dalam siaran pers pada Kamis (28/11/2024).
Mayoritas UMKM di Bidang Pangan
Erick menjelaskan bahwa mayoritas UMKM yang tergabung dalam ekosistem tender ini bergerak di sektor pangan, mencakup sekitar 90 persen dari total UMKM yang terlibat. Meski begitu, Erick tidak memberikan rincian angka atau nominal total nilai tender yang telah diterima oleh para pelaku usaha ini.
“Alhamdulillah itu sudah terkumpul 50.000 UMKM yang mungkin 90 persen juga makanan,” tambahnya.
Transformasi dan Dukungan BUMN
Langkah ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Kementerian BUMN untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada UMKM agar dapat bersaing dan berkembang melalui partisipasi dalam ekosistem bisnis yang lebih besar. Dengan mayoritas UMKM bergerak di bidang pangan, kebijakan ini juga mendukung kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.
Kebijakan ini tidak hanya memberikan akses terhadap peluang tender, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana UMKM dapat memainkan peran signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Erick Thohir: Seluruh Tender di Bawah Rp 15 Miliar Harus Libatkan UMKM
Dalam upaya mendorong kemandirian dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa seluruh tender proyek BUMN dengan nilai di bawah Rp 15 miliar harus melibatkan UMKM sebagai mitra utama. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN untuk membuka akses lebih luas bagi pelaku usaha kecil agar dapat berkontribusi dalam proyek-proyek pemerintah.
Program PaDI UMKM sebagai Platform Kolaborasi
Selama ini, kolaborasi antara BUMN dan UMKM telah difasilitasi melalui program Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PaDI UMKM). Program ini memungkinkan UMKM untuk terhubung langsung dengan berbagai proyek BUMN, membuka peluang usaha baru, dan memperkuat keterlibatan mereka dalam rantai pasok nasional.
Larangan Konflik Kepentingan dalam Tender
Selain menekankan pentingnya partisipasi UMKM, Erick juga menegaskan bahwa tender proyek BUMN harus bebas dari konflik kepentingan. Ia meminta agar orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan perusahaan yang mengajukan proyek tidak diperbolehkan untuk mengikuti tender.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses tender, sekaligus memberikan peluang yang lebih merata kepada pelaku usaha kecil. Dengan mendorong keterlibatan UMKM dan menegakkan prinsip tata kelola yang baik, Kementerian BUMN berharap dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kita harus memastikan semua proyek ini benar-benar untuk UMKM, tanpa ada konflik kepentingan. Ini untuk mendukung mereka yang selama ini sulit mendapatkan akses,” tegas Erick.
Erick Thohir: Tender BUMN di Bawah Rp 15 Miliar Wajib untuk UMKM, Bebas Konflik Kepentingan
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa seluruh tender proyek BUMN dengan nilai di bawah Rp 15 miliar harus ditujukan khusus untuk UMKM, tanpa pengecualian. Ia menekankan bahwa tender ini tidak boleh melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pengelola BUMN, yayasan BUMN, atau anak dan cucu perusahaan BUMN.
“Tender di perusahaan-perusahaan BUMN yang nilainya di bawah Rp 15 miliar itu harus UMKM, tidak boleh keluarganya, pengelola BUMN, atau yayasannya, atau anak dan cucunya,” tegas Erick.
Dukungan Berkelanjutan untuk UMKM di Era Presiden Prabowo
Erick juga memastikan bahwa Kementerian BUMN memiliki banyak program untuk mendukung pertumbuhan UMKM, yang akan terus dijalankan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan memberikan peluang nyata bagi sektor UMKM untuk berkembang.
Erick menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mendukung kemandirian ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo. Dengan kebijakan ini, UMKM diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam ekosistem ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional.
Kebijakan ini tidak hanya mendorong transparansi dalam pengelolaan proyek BUMN tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, di mana UMKM mendapatkan akses langsung untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis. Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi yang bertujuan menciptakan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.
Strategi Pemerintah untuk Penguatan UMKM: Sertifikasi, Pendanaan, dan Akses Pasar
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun peta jalan strategis untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Peta jalan ini mencakup target jangka pendek (tiga bulan), menengah (satu tahun), dan panjang (lima tahun) dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi UMKM.
Langkah Strategis untuk Penguatan UMKM
- Penyediaan Sertifikasi: Sertifikasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan standar produk UMKM agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional.
- Pendanaan: Pemerintah menyediakan berbagai skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk membantu UMKM mengembangkan bisnisnya.
- Akses Pasar: Upaya pemerintah mencakup membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk UMKM, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Dukungan Lainnya: Termasuk pelatihan, pendampingan, dan kemudahan birokrasi untuk mendukung daya saing UMKM.
“Jadi insya Allah kita kerja konkret untuk bisa menuntaskan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bagaimana kita jadi negara mandiri dan kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik dari sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lainnya,” ujar Erick.
Pemberdayaan Ibu Usahawan Melalui Program Mekaar
Sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat, Erick juga menyoroti keberhasilan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program ini telah membantu 21,2 juta ibu usahawan ultra mikro dengan menyediakan pembiayaan antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta per orang. Pendanaan ini digunakan untuk mendukung pengembangan usaha produktif di berbagai sektor, seperti perdagangan, pertanian, dan industri rumah tangga.
Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya membantu UMKM tumbuh tetapi juga memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama ekonomi keluarga. UMKM, khususnya yang dikelola oleh ibu usahawan, diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.
Strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pembangunan nasional.
Baca juga artikel kesehatan lainnya.
