Dalam rangka meningkatkan akses perumahan bersubsidi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melakukan kunjungan ke Perumahan Bersubsidi Grand Kencana Beji di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan komitmen pemerintah untuk menyediakan kuota rumah subsidi bagi masyarakat pada tahun depan.
Maruarar menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan sebanyak 5.000 unit rumah subsidi di Kabupaten Pasuruan. Hal ini sebagai respon terhadap kebutuhan akan perumahan yang layak, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, yang mendampingi dalam kunjungan tersebut, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan kini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, di mana 151 ribu orang atau sekitar 26 ribu keluarga belum memiliki rumah. Ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan perumahan yang memadai.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perumahan Subsidi untuk Masyarakat
Untuk mendukung program pemerintah pusat, Pemkab Pasuruan berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada pengembang. Dengan menyiapkan lahan yang layak dan memudahkan proses perizinan, diharapkan akan mempercepat pembangunan rumah subsidi.
Maruarar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan institusi perbankan seperti BTN Syariah. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan di wilayah tersebut.
Dengan adanya dukungan dari semua pihak, Maruarar yakin pengembang lokal akan semakin bersemangat untuk membangun rumah subsidi berkualitas. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Masalah Pembangunan perumahan dan Pentingnya Solusi Terhadap Kesulitan Akses Kredit
Di tengah upaya pembangunan, Maruarar juga mengangkat isu mengenai kesulitan yang dialami oleh calon debitur dalam mengakses KPR. Ia menyebutkan perlunya relaksasi atau pemutihan bagi calon debitur yang terhambat oleh skor kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Keluhan dari pengembang dan masyarakat terkait kendala ini menjadi perhatian serius bagi Maruarar. Ia menggarisbawahi perlunya terobosan daripada pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada sehingga tidak menghambat program perumahan bersubsidi.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi cepat dan tepat agar masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, isu keterjangkauan kredit juga menjadi faktor dominan yang harus diatasi untuk mempermudah akses terhadap kepemilikan rumah.
Data dan Statistik Penduduk serta Upaya Pemkab dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan
Wakil Bupati Pasuruan menyebutkan bahwa beberapa program, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, sudah berlangsung sejak tahun 2019. Hingga saat ini, sebanyak 11 ribu rumah sudah diperbaiki, dan program ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya kebutuhan perumahan.
Pasuruan telah memiliki 157 perumahan dengan 111 pengembang, yang sebagian besar berada di wilayah barat kota. Dari jumlah tersebut, 77 perumahan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adanya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat menciptakan lebih banyak peluang perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui berbagai inisiatif, diharapkan pula perbaikan akses perizinan akan semakin mempercepat dan mempermudah pembangunan perumahan di daerah tersebut.
