Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang layak dan kawasan permukiman berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hingga 31 Oktober 2025, total realisasi keuangan program perumahan nasional mencapai Rp3,486 triliun atau sekitar 73,92 persen dari target yang ditentukan.
Capaian ini menjadi indikasi kemajuan signifikan menjelang akhir tahun anggaran, sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah dalam upaya mempercepat penyediaan rumah bagi rakyat. Dengan fokus pada pemerataan akses hunian layak, kementerian bertekad untuk menjadikan program ini sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat.
Menurut Menteri PKP, Maruarar Sirait, upaya ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan program perumahan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menjelaskan bahwa di antara balai pelaksana, BP3KP Jawa III, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, mencatat capaian tertinggi dengan realisasi keuangan sebesar 90,15 persen. Wilayah ini berhasil menyelesaikan pembangunan 131 unit rumah susun dan ribuan unit rumah swadaya.
Program FLPP yang dilaksanakan di wilayah ini juga menunjukkan penyaluran yang signifikan, dengan 17.902 unit rumah senilai Rp2,13 triliun. Ini semua didukung oleh 14 bank dan 678 pengembang yang menjadi bagian dari 14 asosiasi, dengan HIMPERRA sebagai asosiasi yang memiliki anggota terbanyak.
Kinerja Program Di Berbagai Wilayah Indonesia
Urutan kedua dalam pencapaian dipegang oleh BP3KP Jawa IV, yang mencakup Provinsi Jawa Timur, dengan realisasi sebesar 88,10 persen. Di wilayah ini, terdapat pembangunan 96 unit rumah susun dan lebih dari 4.000 unit rumah swadaya yang telah terselesaikan.
Pada sektor penyaluran, FLPP di Jawa Timur mencapai 13.560 unit rumah senilai Rp1,6 triliun. Berbagai mitra CSR turut mendukung kesuksesan program di region ini, termasuk organisasi seperti BAZNAS dan Kwarda Pramuka.
Selanjutnya, BP3KP Sumatera II di Provinsi Sumatera Utara menempati posisi ketiga dengan realisasi 87,14 persen. Di wilayah ini, terdapat penyerapan 16 unit rumah susun dan hampir 2.000 unit rumah swadaya, menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya penyediaan hunian.
Program FLPP di Sumatera Utara berhasil menyalurkan 8.734 unit rumah senilai Rp1,03 triliun. Selain itu, keberadaan berbagai mitra CSR menjadi faktor pendorong dalam penyelesaian proyek-proyek perumahan yang berjalan di provinsi tersebut.
Perkembangan Program FLPP di Pulau Sumatera dan Jawa Barat
Di posisi keempat, BP3KP Sumatera I yang mewakili Provinsi Aceh, memiliki realisasi 84,14 persen dan berhasil membangun 64 unit rumah susun serta lebih dari 2.600 unit rumah swadaya dari rencana yang ada. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari upaya sektor perumahan dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Program FLPP di Aceh mencatat penyaluran sebanyak 1.572 unit rumah, dengan nilai mencapai Rp184,8 miliar. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, pencapaian ini memberikan harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang lebih baik.
BP3KP Jawa II, yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat, menempati posisi kelima dengan realisasi 80,37 persen. Wilayah ini memiliki cakupan program yang terluas, meliputi lebih dari 6.000 unit rumah swadaya dan upaya penanganan kawasan kumuh.
Dari segi rekapitulasi, program FLPP di Jawa Barat menunjukkan angka tertinggi secara nasional dengan total 48.192 unit rumah senilai Rp6,03 triliun. Dukungan dari berbagai CSR juga turut memberikan kontribusi dalam kesuksesan program ini.
Komitmen Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Layak
Pemerintah terus berupaya agar penyerapan anggaran dan optimalisasi program bisa berlangsung dengan baik. Didyk Choiroel menekankan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabel, dan berbasis integritas dalam setiap langkah yang diambil untuk memberikan manfaat besar kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa semua unit rumah yang dibangun mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, program hunian dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial.
Kementerian PKP mengharapkan agar setiap orang terlibat dalam penyediaan solusinya, baik dari sektor swasta maupun masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan tujuan penyediaan hunian layak dan aksesibilitas ke rumah dapat terwujud lebih cepat.
Sebagai penutup, program ini diharapkan mampu menembus batasan geografis dan demografis yang ada, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program perumahan yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Dengan langkah yang berkelanjutan dan komprehensif, pencapaian ini diharapkan terus meningkat di masa depan.
